MEDAN, [Bhayangkara News] -  Ada dugaan Oknum BRI Cabang Gatsu sengaja melakukan blokir seluruh dana nasabah atas nama EP tanpa kepastian jawaban yang jelas berlangsung selama 3 tahun.


Awal kronologis sore jam 17.30 WIB (30’05/2018), EP nasabah BRI terkejut ada notifikasi banking dananya tertarik dengan nomimal Rp. 5.345.676, lalu EP melaporkan kejadian ini melalui nelpon ke CS BRI 14017 dengan jawaban Customer Service kepada EP agar uangnya tidak disalhgunakan bagi yang tidak berhak lebih baik di lakukan BLOKIR dulu ya pak. Ujar CS BRI. Lalu EP setuju dan disuruh oleh CS ke Bank BRI dimana saya membuka rekening BRI atas nama EP.

Setelah EP membuat laporan ke BRI Cabang Gatot Subroto Medan, lalu EP disuruh tunggu selama 14 hari jam kerja untuk memulihkan kondisi uang yang hilang tersebut dan status rekening tabungan di blokir.


Setelah lebih dari 14 hari kerja, EP tak pernah mendapat konfirmasi dari Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya EP menagih janji pihak BRI dengan datang langsung ke kantor cabang BRI Gatot Subroto Medan, lalu pihak BRI bertanya kembali lagi laporan EP masalah rekeningnya selanjutnya EP menjelaskan kronologis kembali kepada pegawai BRI yang di customer service kantor cabang bank tersebut. Dan EP disuruh datang kembali pada 3 hari kedepan.


Setelah 3 hari kemudian EP datang lagi ke kantor cabang Bank BRI Gatot Subroto untuk menanykan kembali masalah rekening, akan tetapi lagi-lagi pihak BRI bertanya kronologis kepada EP, dan beberapa hari kemudian kembali lagi bank untuk bertanya tapi tidak ada yang pasti memberi jawaban, lalu EP kesal dan agak sedikit berbicara kasar kepada pegawai Bank BRI, lalu EP pulang dengan keadaan kesal karena dimana kondisi EP lagi butuh dana untuk mempersiapkan resepsi pernikahaannya.


Lalu beberapa hari kemudian EP datang lagi, dan EP terkejut dari semua jawaban tidak pasti hingga akhirnya jawaban pegawai Bank BRI mengatakan bahwa rekening EP di blokir oleh BNN terjadi argumen EP dengan pegawai Bank BRI tersebut.


Beberapa hari kemudian EP  datang kembali ke Bank BRI, dan EP makin dikejutkan lagi  dengan jawaban pegawai customer service Bank BRI bahwa rekening EP diblokir dengan jawaban pegawai Bank BRI bahwa rekening tabungan EP diblokir pihak kepolisian karena terlibat pencucian uang, lalu EP kesal tidak ada solusi pihak bank BRI dengan jawaban yang aneh-aneh, lalu EP dengan kesal minta surat dari bank BRI terhadap pemblokiran rekening saya secara resmi pemblokiran oleh BNN atau polisi, tapi pegawai Bank BRI Menjawab bahwa surat blokir tersebut tidak dapat diberikan ke EP, karena hanya Bank BRI saja yang boleh tahu.


Dengan kondisi penasaran, EP mencoba datang kembali dengan ditemani temannya untuk menanyakan masalah pemblokiran rekeningnya, tapi pegawai Bank BRI tetap tidak mau menjawab dan malah EP diberi solusi oleh Bank BRI untuk datang ke Jakarta menanyakan langsung ke BNN pusat. Lalu EP meminta surat pengantar dari Bank BRI untuk mengurus ke BNN yang dimaksud.


EP merasa di akal akali oleh Bank BRI, karena mana mungkin EP harus ke Jakarta  tanpa ada surat sepotong pun pernyataan BRI yang menyatakan rekening saya di blokir BNN.


Saya masyarakat awam  yang minim pengetahuan, tapi EP merasa sebagai nasabah Bank BRI punya hak atas informasi rekeningnya.


Berulang kali EP datang ke Bank BRI Cabang Gatsu Medan, yang tidak mendapatkan jawaban yang pasti dan solisi dari pihak Bank BRI, akhirnya ia lelah dan hampir dipecat dari pekerjaannya. Hari berikutnya EP fokus bekerja dan mengabaikan masalah rekeningnya, karena hari kerja Bank BRI bentrok dengan hari ia mesti bekerja.



Kenapa saya tidak datang lagi ke Bank BRI untuk mengurus masalah rekening saya, karena saya telah diberikan surat peringatan ditempat saya bekerja, dan saat saya mengajukan libur tidk diberikan lagi. Apabila saya mengulangi lagi libur kerja maka saya di suruh mengundurkan diri dari perusahaan tempat saya bekerja.


Hingga masalah ini larut sampai sekarang udah bulan maret 2021 tidak ada kepastian konfirmasi dari Bank BRI, berarti 3 tahun lebih saya tidak mendapat keadilan dan hak informasi terhadap rekening tabungan saya. Ujar EP.


Dari wawancara terhadap EP dan penelusurian wartawan Investigasi liputan khusus Bhayangkara News dan konfirmasi terhadap pihak BRI dengan menemani EP (03/2021) juga awak media tidak mendapatkan klarifikasi dari masalah rekening tabungan milik EP.


Hal ini diduga ada permainan kesengajaan pegawai Bank BRI sebagai Bank Rakyat Indonesia tempat yang nyaman masyarakat untuk menyimpan dananya, lagi lagi menarehkan citra buruk perbankan dan BUMN sektor keuangan terhadap kepercayaan publik.


Pihak Bank BRI tidk dapat di konfirmasi oleh awak media saat berita diterbitkan

Awak media saat konfirmasi konsultasi dengan praktisi hukum DPC PERADI Pergerakan dan Ketua Umum FORMASSU Ariffani SH, mengatakan masalah yang dihadapi EP telah menciderai kaidah kaidah hukum perbankan dan pelayanan konsumen serta keadilan, dimana rekening Nasabah merupakan rahasia yang wajib dijaga Bank. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (“selanjutnya disebut UU Perbankan”) pada pasal 1 ayat 28 dijelaskan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Sementara ditambahkan oleh UU Nomor 21 tahun 2008 bahwa Rahasia Bank juga mencakup informasi nasabah investor dan investasinya.


Ditambahkan oleh Ariffani SH masalah pemblokiran dimungkinkan untuk perkara pidana. Baik UU Perbankan dan Perbankan Syariah keduanya mengatur secara identik mengenai pemblokiran untuk kepentingan perkara pidana. Dikuatkan dengan aturan pelaksana pada pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, pada intinya untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah dimungkinkan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa atau hakim tanpa memerlukan izin dari pimpinan BI. Kaitan dengan aturan a quo yakni pasal 39 ayat 1 KUHAP bahwa barang-barang yang disita oleh penyidik adalah barang yang diduga ada kaitan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Ujar Ariffani


Arrifani SH disisi lain juga melihat kronologis masalah yang dihadapi EP ada dugaan Mal Administrasi, adanya pelanggaran pada UU Nomor 25/2009 tentang pelayanan informasi publik, dimana Bank BRI tidak tarnsparan, dan tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak memenuhi kriteria good governance. Dimana EP sebagai nasabah wajib dilindungi oleh Bank BRI yang mana dana tabungannya di kelola bank. Dan hal ini berindikasi tindakan pidana karena merugikan nasabahnya secara moril dan materil.


Dalam hal ini maka EP bisa mengajukan laporan pengaduan ke Ombudsman Sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta terkait untuk memediasikan masalah ini dengan bank, dan hal ini memungkinkan sesuai UU no. 25/2009 tentang pelayanan publik. tuturnya. [BN024]